KOORDINATOR Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Edo Rahman mengatakan, Indonesia masih berpotensi mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan. Dia menuturkan, berdasarkan pantauan WALHI pada 1 Januari-20 Juni 2020, terdapat 44.093 hotspot atau titik panas yang berpotensi dilanda kebakaran.
“Bayang-bayang bencana kebakaran hutan dan lahan masih terus menghantui kehidupan masyarakat yang ada di provinsi-provinsi yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan,” kata Edo dalam FW Talk: Kebakaran Hutan dan Lahan, Sabtu (27/6).
Edo mengungkapkan, berdasarkan pemantauan WALHI pada 16 konsesi perkebunan di 4 provinsi dan 5 Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) pada 2020, telah terjadi 11 kasus kebakaran dan 8 kebakaran berulang. Sedangkan berdasarkan pemantauan pada sektor kehutanan, terjadi 14 kebakaran dan 11 kebakaran berulang.
Menurut Edo, dengan terjadinya sejumlah kebakaran berulang, pemerintah seharusnya lebih tegas dalam melakukan upaya mitigasi dan penegakan hukum.
“Ini sudah terjadi berulang-ulang dan kalau kemudian kita mau tarik jauh ke belakang, sebenarnya secara periodik ini sudah diketahui polanya bahwa bulan ini adalah bulan-bulan kita memasuki masa kemarau. Bagaimana mitigasi itu bisa dilakukan jauh sebelum masa kemarau itu muncul, begitu,” ujarnya.
Menurutnya, implementasi pemantauan restorasi khususnya pada kawasan konsesi perusahaan masih sangat lemah. Infrastruktur kebakaran seperti sumur bor, brigade api, dan lainnya dinilai masih sangat kurang.
Baca juga : Kemenkes Berharap Semua Pihak Tingkatkan Sektor Kesehatan
“KLHK ranahnya di penegakan hukum, tapi ada beberapa konsesi yang kemudian dilakukan penyegelan tapi proses penegakan hukumnya tidak dilanjutkan. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa masih lemahnya upaya penegakan hukum untuk menyasar korporasi yang betul-betul terbukti melakukan pembakaran,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Afni Zulkifli menambahkan, masyarakat harus mengubah mindset bahwa penanganan kebakaran hutan sebenarnya bukan hanya soal memadamkan api, tetapi melakukan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi.
“Ada kesalahan persepsi, kesalahan persepsi ini sangat fatal sekali akan berimbas pada banyak hal. Orang menganggap pengendalian karhutla hanya pemadaman. Sebetulnya paradigma yang dikatakan pengendalian itu ada 6 dimulai dari perencanaan, pencegahan, penanggulangan, lalu ada pasca kebakaran, koordinasi kerja, dan ada penegakan hukum,” jelasnya.
Afni menuturkan, kesalahan persepsi ini membuat banyak pemerintah daerah yang justru tidak menyediakan anggaran untuk pencegahan karhutla. Padahal jika dicegah, kerugian yang terjadi juga lebih sedikit.
“Mereka jawab begini, kami sudah laporan dari Januari, Februari titik api masih ada puluhan. Laporkan ke pemdanya, tapi pemdanya bilang, nanti dulu kami belum punya anggaran,” tandasnya. (OL-7)
Sumber : https://mediaindonesia.com/read/detail/323778-walhi-potensi-kebakaran-hutan-masih-hantui-indonesia
Kategori : Media Eksternal
