Luwuk Today, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk mengundang para ahli untuk mengkaji wacana Indonesia lockdown. Pasalnya, wacana lockdown itu sudah banyak diusulkan oleh berbagai kalangan. Tidak hanya kalangan awam, usulan itu juga disebutkan oleh ahli dan akademisi.
“Saya membaca salah satu postingan medsos salah seorang ahli virus Universitas Indonesia. Dengan tegas, dia menyatakan agar Indonesia segera melakukan lockdown. Katanya, itu salah satu cara untuk memudahkan penanganan masalah pandemi seperti ini,” ujar Saleh dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (14/3/20).
Usulan ini, menurut Saleh, tidak ada kaitannya dengan politik. Ini murni atas nama kemanusiaan. Karena itu, pendekatannya harus dengan pendekatan nilai-nilai kemanusiaan.
“Memang tidak mudah melakukan lockdown. Ada banyak konsekuensi yang harus dilakukan. Lockdown itu akan berimplikasi kepada banyak aspek kehidupan sosial kita,” ujar Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.
Dalam konteks ini, kata Saleh, pemerintah mau tidak mau harus meliburkan sekolah dan perguruan tinggi. Kalau harus belajar, perlu dipikirkan bagaimana belajar jarak jauh. Dengan teknologi yang ada, menurut dia, hal itu sangat mungkin dilakukan.
“Menteri pendidikan kita kan paham sekali soal IT. Kalau nanti sekolah diliburkan, Mendikbud tentu sudah siap untuk melaksanakan belajar jarak jauh dan belajar dengan pendekatan teknologi digital,” terang Saleh.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah diminta untuk melarang masyarakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan dalam bentuk keramaian. Sebab, keramaian dan kerumunan diyakini tidak aman bagi mereka yang hadir. Di tempat seperti itu, potensial terjadi transmisi virus corona.
“Virus corona kan sudah jelas bisa ditransmisikan dari manusia ke manusia. Artinya, dalam kerumunan itu, bisa saja ada orang yang terinfeksi. Kalau ada, itu sangat potensial bisa ditransmisikan ke orang lain,” ungkap Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.
Di samping itu, kata dia lagi, jika lockdown dilakukan, pemerintah diminta untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan rakyat. Bahan-bahan makanan pokok harus tersedia. Masyarakat harus dengan mudah dapat mengaksesnya dan dipastikan tidak ada penimbunan.
“Kalau perlu, pemerintah bisa mensubsidi masyarakat yang tidak mampu. Itu dilakukan semasa lockdown. Tidak hanya Indonesia, negara lain juga melakukan itu. Perlindungan warga harus diutamakan,” tuturnya.
Hal penting lain, tambah Saleh, adalah para kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) didesak untuk melaksanakan tanggap darurat nasional. Luasnya wilayah Indonesia menyebabkan semua lapisan masyarakat harus terlibat dalam memerangi virus corona ini.
“Pelibatan itu bisa dengan mudah dilakukan jika para kepala daerah ikut berpartisipasi secara aktif,” pungkasnya.
