Luwuk.today, Jakarta – Sikap Pemerintah Indonesia yang diam atas persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh Muslim Uighur di Xinjiang membuat geram banyak pihak.
Bahkan, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO pun mengkritik sikap yang dipertontonkan pemerintah
Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI Muslimin Abdarab, menilai Pemerintah Indonesia seharusnya mengambil sikap tegas terhadap tragedi tersebut. Pasalnya, pembantaian yang terjadi tidak bisa dipandang sebelah mata.
Saat ini, kata dia, beberapa negara sudah mengeluarkan sikap tegas dengan meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk turun langsung menangani persoalan itu.
“Mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk segara menyampaikan sikap yang tegas atas pelangaran HAM terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China,” kata Muslimin di Jakarta, Kamis (19/12/19).
Indonesia juga, lanjut Muslim, sudah seharusnya melakukan hal yang sama dengan negara lain, yaitu dengan memerintahkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengangkat pelanggaran HAM di Xinjiang itu pada forum-forum internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan DK PBB.
Disisi lain, Pemerintah Indonesia juga harus mendesak PBB membentuk tim pencari fakta independen investigasi pelanggaran HAM Muslim Uighur.
“PB HMI meminta Indonesia desak PBB bentuk tim pencari fakta independen untuk investigasi pelanggaran HAM Uighur,” tukas dia.[latoki]
