Nasional

Politisi PKS Sebut Operasi Militer di Papua Bukan Solusi Utama Permasalahan Papua

Foto  Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyatakan bahwa operasi militer di Papua bukan solusi utama untuk menuntaskan persoalan masalah di wilayah tersebut. / sumber foto:PKS
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyatakan bahwa operasi militer di Papua bukan solusi utama untuk menuntaskan persoalan masalah di wilayah tersebut. / sumber foto:PKS

Luwuk.today, Jakarta – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyatakan bahwa operasi militer di Papua bukan solusi utama untuk menuntaskan persoalan masalah di wilayah tersebut.

“Operasi militer di Papua akan menimbulkan sikap antipati dan kekerasan lanjutan sesama warga negara Indonesia maupun terhadap aparat TNI-Polri,” ucap dia dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (24/12/19)

Menurut dia Pendekatan keamanan dengan mengedepankan operasi militer bakal menciptakan siklus kekerasan tanpa akhir.

“Ketika masa Orde Baru untuk menyelesaikan masalah separatisme di Papua. Kasus Biak Berdarah (1998), Wasior Berdarah (2001), Wamena berdarah (2003), dan Paniai (2014) dan terakhir di Wamena 2019 menjadi bukti bahwa pendekatan militer ternyata menciptakan siklus kekerasan tanpa akhir,” papar Sukamta.

Masalah OPM lanjut anggota Komisi I DPR RI, tidak akan selesai jika akar masalah Papua tidak terselesaikan secara tuntas.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua harus serius memenuhi kebutuhan standar minimal untuk kesehatan, pendidikan sampai level menengah atas, kesejahteraan dengan menurunkan angka kemiskinan dibawah 10 persen, kemudian komunikasi setara Jakarta Papua.

Selanjutnya, pemerintah juga melakukan deradikalisasi dan deideologi gerakan Papua Merdeka. Melibatkan BNPT yang sudah berpengalaman dalam penanggulangan terorisme untuk Papua terjun ke kantong-kantong ideologisasi Gerakan Papua Merdeka di dalam dan luar negeri. Ideologi Papua Merdeka harus diubah menuju nasionalisme NKRI harga mati,” tutup Sukamta.

“Pendekatan ketiga adalah perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah melalui kemendagri, Kemenpan RB bekerja sama dengan pemerintah daerah Papua, Polri, Kejaksaan, BPK, KPK harus serius menangani permasalahan efisiensi anggaran, manajemen pemerintah dan pelayanan publik di Papua,”tukas dia.[latoki]

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button