Internasional

Politisi PKS Minta Peta Jalan Damai Palestina – Israel Versi Trump Ditolak Pemerintah RI

Foto Politisi PKS Minta Peta Jalan Damai Palestina - Israel Versi Trump Ditolak Pemerintah RI.
Politisi PKS Minta Peta Jalan Damai Palestina – Israel Versi Trump Ditolak Pemerintah RI. Foto

Luwuk.today, Jakarta – Peta damai Palestina – Israel yang dibuat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mendamaikan konflik antara Palestina dan Israel sangat merugikan Palestina.

Pasalnya, peta sepihak jalan damai tersebut berbau konspirasi antara Trump dan Netanyahu dan keduanya merupakan orang yang bermasalah di negerinya.

Demikian disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Kharis Almasyhari kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/1/20).

Menurut dia, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sudah seharusnya mendesak Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) mengagendakan sidang darurat menyikapi usulan Presiden AS Donald Trump.

“Dimana sesuai dengan Pasal 24 Piagam PBB tugas Dewan Keamanan adalah Memelihara perdamaian dan keamanan internasional, sehingga perlu segera dibahas dalam agenda DK-PBB karena dapat mengancam perdamaian internasional,” jelas Kharis

Dipaparkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, apa yang dilakukan oleh Trump saat ini terancam pemakzulan.

Sedangkan, Netanyahu yang terjerat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang didakwakan kepadanya di pengadilan Israel jelas sebagai upaya merusak tatanan yang telah ditetapkan DK PBB.

“Peta buatan AS dan Israel ini jelas menjadi ketegangan baru bagi keamanan kawasan, Presiden Palestina jelas menolak usulan sepihak itu dan wajar bila Indonesia meminta anggota DK-PBB untuk membahas apa yang terjadi saat ini,” terangnya.

Perlu diketahui Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia sempat memegang jabatan Presiden DK PBB pada Mei tahun 2019 dan tahun 2020 bulan Agustus/September akan kembali menjabat. Setiap anggota DK PBB berdasarkan urutan alfabet diberikan kesempatan untuk menjabat dan memimpin persidangan DK PBB selama satu bulan.

“Indonesia harus mengoptimalkan posisinya saat ini di DK PBB, banyak resolusi PBB yang dilanggar dalam peta usulan Amerika seperti Status Jerussalem yang dijadikan ibukota sepihak oleh Israel, pemukiman illegal di Tepi Barat yang mencaplok tanah Palestina dan banyak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel sangat jelas sekali ini menjadi peta yang merusak perdamaian di Palestina dan Indonesia harus menolak itu,” tukas dia.[latoki]

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button