Luwuk.today, Jakarta – Pilkada melalui DPRD kemunduran Demokrasi. Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang digagas Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Kartavian terus menuai polemik.
Tak hanya dikalangan masyarakat dan organisasi LSM, beberapa partai pun menilai wacana tersebut merupakan satu kemunduran demokrasi.
Seperti salah satu perwakilan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa. Menurut dia, partai besutan Surya Paloh secara tegas tak setuju dengan Pilkada melalui DPRD.
Alasannya, kata, Saan, wacana itu seolah kembali ke masa lalu yang memperlihatkan politik oligarki. Dimana, dalam menentukan pemimpin kepala daerah hanya segelintir orang, sehingga belum tentu menghasilkan pemimpin yang baik.
“Kalau kembali kepada dipilih oleh DPRD, itu sama dengan kita kembali kemasa lalu dan memutar arah jarum jam, dan itu setback,”ucap dia dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senauan, Jakarta, Selasa, (19/11/19).
Dijelaskan dia, Pemerintah seharusnya melakukan kajian yang mendalam atas kelemahan aturan pemilihan langsung.
Karena, dengan memperbaiki aturan undang-undang pilkada langsung bangsa Indonesia semakin menunjukan kedewasaan dalam berdemokrasi.
“Kenapa kita nggak wacanakan seperti pengkajian aturan uu pilkada yang mendalam misalnya, dikaji atau ditimbang bagaimana ASN itu kita buat netral aja. Kenapa nggak dibuka ruang seperti TNI dan Polri, supaya nggak keseret-seret, itukan bisa juga untuk memperbaiki kualitas dari Pilkada lansung,” papar dia.
Dirinya berharap, pemerintah mau me.imirkan terlebih dulu langkah memperbaiki aturan pilkada langsung ketimbang mendorong wacana pilkada melalui DPRD.[far]
