KOMITMEN Pemerintah menangani pandemi covid-19 di Indonesia diwujudkan melalui ‘Trisula Kebijakan’ dalam memerangi Covid-19, yakni Penanganan Kesehatan, penyaluran Jaring Pengaman Sosial dan memastikan Survivabilitas Ekonomi.
“Ujung tombak trisula kebijakan adalah penanganan kesehatan untuk memastikan masyarakat terlindungi, tertangani, dan sistem kesehatan mampu melayani. Bersamaan, diluncurkan kebijakan jaring pengaman sosial agar masyarakat rentan yang terdampak ekonominya tetap dapat hidup. Pemerintah juga harus memastikan perekonomian tetap survive di tengah konstelasi ekonomi global seperti saat ini’, kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada konferensi pers daring di Jakarta Kamis (30/4).
Muhadjir menegaskan komitmen dan keseriusan pemerintah sangat jelas sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas Jumat (20/4), Presiden menegaskan bakal menggerakkan semua kekuatan pemerintah dan negara untuk mengatasi covid-19, baik permasalahan kesehatan dan sosial-ekonomi yang mengikutinya.
Kini, imbuh Muhadjir, persoalan kesehatan sudah mulai membaik. Pendanaan sudah disiapkan, fasilitas kesehatan ditingkatkan, alat kesehatan seperti APD, alat test hingga ventilator terus disiapkan.
“Kita bergeser, fokus mengurus jaring pengaman sosial. Ada 7 program jaring pengaman sosial yang terdiri dari 4 program nonreguler dan 3 program reguler,” ujar Muhadjir.
Baca juga : Isolasi Sosial dapat Berpengaruh pada Psikis
Mantan Mendikbud ini menjelaskan, program non-reguler adalah program stimulus percepatan penanganan covid-19, yakni Bansos Sembako untuk Jabodetabek, Bansos Tunai, Bantuan Subsidi Listrik, dan BLT Dana Desa.
Adapun program reguler yaitu Kartu Pra Kerja, Program Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH), namun dengan perluasan sasaran.
“Untuk jaring pengaman sosial ini, bansos-bansos sudah mulai disalurkan ke masyarakat dan pemerintah akan terus mempercepat penyalurannya. Pemerintah menggandeng KPK untuk bersama-sama melakukan monitoring penyaluran bansos, serta dalam penyalurannya melibatkan TNI Polri. Ini demi akuntabilitas dan transparansi. Kita meminimalkan kesalahan penyaluran’, tegasnya
Muhadjir menegaskan, sesuai rekomendasi KPK basis data yang digunakan untuk dasar penyaluran bansos adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Namun, pemerintah daerah dapat mendata warga lainnya yang tak masuk dalam DTKS tapi ikut terdampak ekonominya dan sesuai kriteria untuk diberi bansos. Selanjutnya data baru tersebut sebagai updating DTKS existing.
“Niat Pemerintah melindungi warganya dan ini sudah on track. Jika di lapangan masih terdapat hal yang kurang, mari diperbaiki bersama. Saya memohon dapat bersabar karena bantuan yang kita salurkan juga bertahap.Maka saya mohon juga laporkan dan bantu Pemerintah agar kita bisa melayani lebih baik. Mari peduli ,berempati sosial dan gotong royong serta menjadi bagian dari solusi”, tukasnya.
Muhadjir mengungkapkan, progres Jaring Pengaman Sosial per 29 April 2020. Untuk bansos sembako DKI Jakarta telah disalurkan kepada 284.587 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (30.04%),
Baca juga : Jamin Ketersediaan APD, Hampir 1,5 Juta APD Telah disalurkan
Bansos tunai disalurkan kepada 9.827 KPM. Penyaluran program sembako sudah mencapai 13,3 juta KPM (65%), dan telah sampai ke keluarga penerima manfaat sebanyak 10,3 juta KPM (51,5%). Program Keluarga Harapan sudah disalurkan kepada 9.96 juta KPM. Program diskon listrik sudah dimanfaatkan oleh 31 juta KPM (100%).
Untuk Kartu Prakerja Target 5,6 juta orang, diterima gelombang 1 sebanyak 168 ribu dan gelombang 2 sebanyak 288 ribu. Peserta sudah mendapatkan kartu dan baru sebanyak 150 ribu peserta yang diberikan pelatihan. Untuk BLT-DD, target 12,4 juta orang dan 8157 desa sudahmenyalurkan BLT-DD.
Lebih lanjut, terkait survivabilitas ekonomi, pemerintah mengusahakan agar roda perekonomian tidak sampai lumpuh dan tetap bertahan di tengah wabah Covid-19. Pemerintah menyiapkan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta keringanan angsuran kredit selama satu tahun.
“Insentif eknomi ini diberikan pemerintah pusat agar perekonomian dan rakyat kecil bisa bertahan di tengah badai Covid-19 ini,” imbuh Muhadjir.
Ia mengutarakan pemerintah setiap hari melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19. Jika terjadi dinamika lapangan, maka pemerintah akan cepat melakukan adjustment, sehingga tujuan-tujuan kebijakan dapat tercapai lebih optimal.(OL-7)
Kategori : Media Eksternal
