PARTAI NasDem mengkritisi kebijakan kartu Pra Kerja dari pemerintah. Pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan kembali pelaksanaan manfaat pelatihan daring yang diberikan oleh kartu Pra Kerja yang dinilai tidak tepat dilakukan dalam masa pandemi covid-19
“DPP Partai NasDem memandang perlunya peninjauan kembali atas pelatihan daring yang melibatkan delapan penyedian layanan (provider). Selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan tersebut juga rawan penyelewengan,” ungkap Wakil ketua Umum Partai NasDem Achmad Ali dalam keterangan resminya yang ia sampaikan secara tertulis kepada media di Jakarta, Jumat (1/5).
Ali melanjutkan, pemerintah perlu segera menghentikan program fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan yang berafisiliasi dengan program kartu Pra Kerja. NasDem menilai, lebih bijak apabila anggaran pelatihan kartu Pra Kerja senilai senilai Rp 5,6 triliun dari total keseluruhan anggaran senilai Rp 20 triliun dimanfaatkan untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampatk covid-19.
“Akan lebih tepat kiranya jika program tersebut diubah menjadi program bantuan langsung bagi mereka yang terdampak wabah, utamanya pekerja yang mengalami PHK. Selain lebih relevan, penghentian ini juga akan menambah jumlah penerima manfaat Kartu Prakerja, dari semula 5,6 juta penerima menjadi 8 juta penerima manfaat,” papar Ali.
Kendati demikian NasDem tidak menampik bahwa kedepan program pelatihan kartu pra kerja tetap penting dan harus ada dalam program Kartu Prakerja ini. Hanya saja tidak tepat untuk dilakukan di tengah pandemi covid-19. Untuk itu Nasdem mengingikan agar program Kartu Prakerja dapt lebih disiapkan secara terarah dan tepat sasaran.
“Program Kartu Prakerja harus mempertimbangkan dasar assessment dari Kementerian Tenaga Kerja selaku pihak yang cukup kompeten terkait data ketenagakerjaan. Assessment ini penting agar akurasi sasaran dan penerima manfaat Kartu Prakerja semakin presisi,” ujarnya.
NasDem juga mendesak dilakukannya segera evaluasi atas pelaksanaan program Kartu Prakerja periode pertama ini secara menyeluruh agar program ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Evaluasi ini menjadi penting agar dalam pelaksanaannya ke depan, program Kartu Prakerja semakin akuntabel, tepat sasaran, dan bisa lebih diukur keberhasilannya.
“Untuk itu, DPP Partai NasDem meminta Fraksi Partai NasDem di DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Kartu Prakerja berlangsung,” ujar Ali yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi NasDem di DPR. (OL-2)
Sumber : https://mediaindonesia.com/read/detail/309435-nasdem-minta-pelatihan-daring-ditinjau-kembali
Kategori : Media Eksternal
