Luwuk.today, Jakarta – Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 akan diselenggarakan di Bangka Belitung, 26-29 Februari 2020. KUII ke-7 akan membahas beragam persoalan yang dihadapi umat Islam Indonesia, meliputi politik, keagamaan, media, ekonomi, dan pendidikan.
Panitia KUII ke-7 menilai, di bidang politik, kehidupan politik Indonesia yang cenderung semakin liberal-sekuler yang mengabaikan nilai-nilai dasar Pancasila, UUD 1945 dan nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa. Kecenderungan politik yang liberal-sekuler ini telah mengakibatkan praktek-praktek politik yang transaksional, koruptif, diskriminatif, kanibal dan oligarkis.
Melalui keterangan tertulis yang diterima luwuk.today dinyatakan, strategi akan dirumuskan demi terwujudnya partai politik Islam dan partai berbasis umat Islam yang modern, kuat dan aspiratif, bersih dengan tata kelola yang baik, sehingga mampu melahirkan kepemimpinan politik yang efektif, transformatif, peka terhadap perubahan zaman, cepat dan tepat dalam mengambil kebijakan.
Partai Islam dan partai berbasis umat Islam bekerja dalam kerangka NKRI dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat dan bangsa, serta bisa diperhitungkan secara nasional dan internasional.
“Misalkan bagaimana strategi kita di bidang politik agar umat lebih berperan, di bidang ekonomi apalagi. Peran umat di bidang ekonomi itu yang paling parah, sudah bukan rahasia lagi, kekayaan di negeri ini hanya di segelintir orang, ada yang mengatakan 10 persen, sekian persen, nah ini yang kita mau benahi bersama,” jelas ketua panitia pelaksana KUII ke-7 KH. Muhammad Zaitun Rasmin di kantor MUI Pusat, Jum’at (07/02/2019).
Penguatan strategi ekonomi, KUII ke-7 akan menyoroti pentingnya terwujudnya sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar1945. Konsepsi perekonomian berkeadilan dan berperadaban yang dilandasi nilai Ketuhanan YME, implementasinya tetap mempertahankan persatuan dan azas kerakyatan yang berujung tercapainyakeadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia.
“Melalui konsep ini, berbagai kesenjangan pendapatan dan ekonomi dapat diatasi. Konsep ekonomi yang berkeTuhanan, ekonomi berkeadilan dan beradab untuk menghilangkan berbagai kesenjangan antara kaya-miskin, pusat-daerah, antardaerah, dan kesenjangan produk nasional dengan produk luar”, tegasnya. []
