Luwuk.today, Jakarta – Kehadiran haluan negara tidak cukup diatur melalui Undang-Undang (UU) sehingga perlu diatur melalui Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Demikian disampaikan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dalam Diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/19)
“Kalau diatur melalui UU maka akan rentan dimentahkan oleh Presiden berikutnya yaitu cukup dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu),” ucapnya.
Saat ini, Kata Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo, ada beberapa ormas yang setuju dihadirkannya kembali haluan negara. Sebab, bangsa Indonesia harus memiliki penataan dan perencanaan jauh ke depan.
Dengan adanya haluan negara, Preasiden nantinya akan memiliki arahan dan tugas yang jelas.
“Setiap presiden yang terpilih nanti bisa meninggalkan legacy yang diteruskan Presiden berikutnya,” ungkap dia.[latoki]
