‘Semoga Sumbar Dukung Negara Pancasila’. Pernyataan ini diselipkan Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI, dalam deklarasi pasangan cagub-cawagub yang mereka usung, Rabu (2/9) secara virtual.
Selipan kata itu jelas menyiratkan makna bahwa Sumbar tidak mendukung Pancasila, padahal tidak kurang H. Agus Salim, Muhammad Yamin, bahkan Proklamator Mohammad Hatta adalah di antara orang-orang Minang hebat di belakang perumusan Pancasila dan UUD 1945.
Mempertanyakan kesetiaan pada Pancasila kepada Sumbar tentu pukulan yang sangat menyakitkan. Semakin menyakitkan karena keluar dari lisan pejabat sekelas Ketua DPR RI yang seharusnya wajib memahami sejarah panjang perjuangan.
Jika selalu kecilnya suara PDIP di Ranah Minang yang kemudian dijadikan ukuran lemahnya dukungan kepada Negara Pancasila di satu propinsi, alangkah sempitnya hidup di Indonesia ini?
Jika masih banyaknya warga Sumbar yang belum suka PDI Perjuangan seperti keluhan Ibu Megawati yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), menjadi standar resmi kesetiaan sebuah propinsi pada Pancasila, sebenarnya akan dibawa kemana rezim ini?
Apakah kesetiaan pada Pancasila diukur dari dukungan penuh pada PDI-Perjuangan?
Apakah PDI-Perjuangan adalah contoh terbaik partai dalam menegakkan nilai Pancasila yang causa prima-nya Berketuhanan Yang Maha Esa?
Apakah PDI-Perjuangan telah berhasil menjadikan seluruh pendukungnya Berketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana warga Sumbar yang selalu memegang teguh Adat Bersendi Syarak, dan Syarak Bersendi Kitabullah?
Apakah PDI-Perjuangan telah berhasil membangun kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana Sumbar telah melahirkan banyak tokoh ulama yang umara, dan banyak model pendidikan keulamaan dan kepemimpinan?
Jika PDI-Perjuangan yang tidak terlepas dari PDI yang merupakan fusi dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik di 10 Januari 1973, sampai hari ini belum disukai Sumbar, maka sebaiknya introspeksi diri daripada meragukan kesetiaan Pancasila.
Jika hari ini NKRI diganggu asing, insya Allah, PDI-P akan menyaksikan langsung, bahwa Sumbar-lah di antara warga NKRI, yang akan berdiri pada garda paling terdepan untuk menjaga NKRI dan Pancasila ini.
PDI-P, segeralah meminta maaf terbuka kepada wilayah penuh sejarah perjuangan seperti Sumatera Barat!
