Hadiri Video Conference Kementerian RI, Herwin : Pantau Kebijakan Agar Efektif dan Prioritas Penanganan COVID-19
Luwuk Today, Luwuk – Prioritas penanganan COVID-19. Bupati H. Herwin Yatim didampingi Wakil Bupati Banggai H. Mustar Labolo bersama Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia, mengikuti Video conference bersama Kementerian RI dengan agenda penyatuan presepsi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait program yang dicanangkan Pemerintah Pusat, Kamis, (9/4/2020).
Telekonference tersebut juga diikuti beberapa Menteri diantaranya, Menkopolhukam Prof. Mahfud MD, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dan Kepala BNPB Doni Monardo selaku Kepala Gugus Tugas Covid-19 Pusat.
Tujuan Rapat Telekonference ini, untuk menyatukan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait kegiatan dan program yang dicanangkan oleh Pusat.
Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, akibat Covid-19 target pendapatan Negara mengalami guncangan, bisa dikatakan penurunan pendapatan Negara sehingga mempengaruhi dana transfer Pusat ke Daerah yang akan mengalami penurunan atau pemangkasan, olehnya Kepala Daerah agar betul-betul merefocusing dan membenahi APBD secara radikal, agar menyisir kegiatan-kegiatan yang tidak efektif sehingga anggaran yang ada benar-benar fokus dalam Penanganan Covid-19 atau Pemangkasan tersebut di prioritaskan untuk Anggaran Kesehatan, Bansos dan Stimulus Fiskal.
Selain itu, Menteri Sosial Juliari Batubara pada Teleconference itu juga menyampaikan ada 3 Program prioritas Kemensos diantaranya :
- Program Keluarga Harapan
- Bantuan Sosial Khusus Jabodetabek sejumlah 1.647.674 jiwa untuk 3 (tiga) bulan kedepan.
- Bantuan Langsung Tunai diluar Jabodetabek 7.461.586 keluarga selama 3 (tiga) bulan.
Menurutnya, Program ini yang akan didorong dan prioritas Kemensos dalam Penanganan Covid-19, Kami menghimbau kepada seluruh Daerah juga menganggarkan program ini dalam pergeseran atau relokasi anggaran.
Selanjutnya, Menteri tenaga Kerja Ida Fauziah dalam Telekonference menyampaikan bahwa jumlah PHK kariawan sektor Formal dan Informal akibat Covid ini cukup banyak, data yang ada dikami yaitu:
- PHK Sektor Formal sebanyak 1.052.216 orang.
- PHK Sektor Informal Mencapai 374.851 orang jadi saat ini total PHK mencapai 1.427.067 Orang.
Olehnya itu, “Kementerian Tenaga Kerja telah menganggarkan untuk Program Kartu Prakerja sebanyak 5.6 juta penerima untuk korban PHK, sebesar kurang lebih 20 Trilyun, dan BPJS Ketenagakerjaan menganggarkan 400.000 Kartu Prakerja dengan Total yang dicover oleh Pemerintah Pusat sebanyak 6 juta Kartu Prakerja di tahun 2020 ini dalam penanganan dampak Covid-19” ujar Ida Fauziah.
Menurutnya, “Bantuan pra kerja ini merupakan bentuk Bansos lainnya untuk meningkatkan dan menahan daya beli mereka untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga kami meminta kepada seluruh Pemerintah Daerah juga menganggarkan program serupa dalam APBD masing-masing” ujarnya.
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar memaparkan Kemendes juga telah mengalokasikan anggaran Bantuan Sosial sebanyak 5.8 juta Penerima diseluruh Indonesia bagi keluarga miskin atau tidak mampu yang tinggal di Desa yang tidak tercover bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Daerah. “Kami juga menghimbau Kepada Kepala Daerah agar ADD juga digunakan sebagian untuk mendukung Program Prioritas Kemendes” ucapnya.
Diakhir Rapat Telekonference, Mendagri Tito Karnavian memberikan kesimpulan dan menghimbau kepada seluruh Kepala Daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Lanjut dia, agar efektif maka Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
- Landasan hukum bagi pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- Memastikan Pemerintah Daerah memberikan hibah/bansos (sesuai Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020). Hibah/Bansos dari Pemda menyasar masyarakat diluar penerima Bantuan dari Pemerintah Pusat.
- Pola penyaluran bantuan harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan geografis masyarakat.
- Tersosialisasinya kanal pengaduan bagi masyarakat.
- Pembinaan kepada masyarakat untuk menciptakan kemandirian selama masa pandemi.
Selain itu, Mendagri juga berpesan agar Pemerintah Daerah mampu memperkuat social safety net serta kemandirian ekonomi dengan spirit otonomi Daerah. Ia juga mengajak semua kepala Daerah untuk bersama melawan dan perang dengan hal yang disebutnya sebagai musuh tak kasat mata itu, yakni Covid-19.
Usai mengikuti Rapat Teleconference tersebut, Bupati Banggai Dr. Ir. Herwin Yatim menyampaikan kepada jajarannya agar selalu memantau kebijakan apa saja yang diarahkan dan diperintahkan oleh Pusat ke Daerah agar betul-betul dilaksanakan se-efektif mungkin, dihitung dan dituangkan dalam Program Prioritas Penanganan Covid-19 seperti yang telah di jabarkan oleh beberapa menteri tadi.
Bupati dan Wakil Bupati Banggai juga mengajak kepada seluruh Stakeholder dan masyarakat Kabupaten Banggai agar sama-sama kita memerangi dan melawan Covid-19 ini, “Semoga segala Ikhtiar yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah ini, serta doa masyarakat dapat memukul telak Penyebaran Covid-19” tutupnya. (Latoki/LT)
