Luwuk Today, Luwuk – Bupati H. Herwin Yatim, didampingi Wakil Bupati Banggai H. Mustar Labolo, Menghadiri Acara Sosialisasi Dana Bos Mengenai Pembayaran Tenaga Guru Honorer, yang dilaksanakan di Aula Pertemuan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan (TPHP), Ahad (15/3/2020).
Turut hadir pada kesempatan itu Kepala Inspektorat, Kaban BKPSDM, Kadis dan Sekdis Pendidikan serta Para Kepala Sekolah SD dan SMP.
Bupati Banggai H. Herwin Yatim, dalam sambutannya menyampaikan bahwasannya keterbukaan itu sangatlah penting dan kalau transparan itu juga tak kalah penting apalagi Kabupaten Banggai ini sudah di akui secara nasional sebagai kabupaten terbaik di luar pulau jawa dalam rangka akuntabilitas kinerja, “karena akuntabilitas itu adalah penggunaan satu rupiah uang negara untuk kegiatan itu di pertanggungjawabkan Outputnya dan itu di akui” ucap Herwin Yatim.
oleh karena itu ketika saya mendapat informasi tentang dana bos, “saya turun ke toili bersama bapak Wakil Bupati minggu lalu, dan saya dengarkan langsung dari beberapa Kepala Sekolah di tambah dengan para tenaga guru honorer, ada sekolah yang hanya 2 gurunya dan honorernya banyak dan kemudian di bagi, apalagi honorernya yang tidak punya NUPTK itu yang jadi repot” ujar Bupati.
Lanjut Bupati, karena tidak ada NUPTK tidak akan di akomodir oleh dana bos disinilah fungsinya kita sebagai Pemerintah, karena pengakuan Kementerian kedepan itu dalam jangka panjang harus punya NUPTK dan ketika ada Pengangkatan Pegawai Guru, mereka yang punya NUPTK yang akan di prioritaskan, apalagi seorang Kepala Sekolah itu ahli dan jago, makanya saya menghadirkan Kadis Pendidikan, Inspektorat, BKPSDM supaya kita bersama-sama, “dan jangan sampai ada dusta di antara kita, habis pertemuan ini saya akan bertemu dengan para Honorer sebanyak 1180 saya kumpul nanti untuk mendengarkan keluhan dan laporan mereka” ujarnya.
Selain itu, Wakil Bupati Banggai H. Mustar Labolo, menambahkan kemarin kita di periksa oleh BPK RI yang menjadi salah satu temuan itu adalah di sekolah karena pembayaran PPN PPH pajak itu tidak di bayar, sekalipun kita menyembunyikan atau tidak membayarnya akan tetap ketahuan karena setiap keuangan negara yang keluar itu pasti akan tetap ketahuan.
Menurutnya, karena itu sudah merupakan aturan hukum yang memang harus kita laporkan menyangkut keuangan yang telah kita gunakan, temuan selanjutnya banyak disekolah yang pengeluaran yang tidak di yakini kebenarannya oleh auditor/pemeriksa, karena pemeriksaan BPK itu dari tahun ke tahun kita ditingkatkan gretnya dari voltase 110 ke 220, “jadi saya menghimbau kepada para kabid tolonglah di bantu Kadisnya agar supaya tugas tugas yang di laksanakan dengan cepat terselesaikan” tutupnya. (Latoki/LT)
Baca Juga : Bupati Herwin Yatim Hadiri Peresmian TPA dan Syukuran Inovasi di Desa Louk
