BP Haji Kunker ke Kemenpan RB: Sinergi untuk Penguatan Kelembagaan dan Layanan Haji yang Lebih Optimal
Luwuk.today, Jakarta, 11 Februari 2025 – Dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kualitas pelayanan haji di Indonesia, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Kunjungan ini diterima langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, dan Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, di Jakarta.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam mendiskusikan peran strategis BP Haji sebagai regulator dan operator penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Tanah Air. Kepala BP Haji, Moch. Irfan Yusuf, didampingi Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan perkembangan terkait penguatan fungsi BP Haji sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami berkomitmen untuk menjalankan amanah Presiden agar BP Haji dapat berperan secara optimal, baik sebagai regulator maupun operator. Tujuan utamanya adalah memastikan penyelenggaraan haji lebih efektif, efisien, dan memberikan kemudahan bagi jemaah,” tegas Irfan Yusuf.
Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti pentingnya institusionalisasi BP Haji dalam mendukung penyelenggaraan haji tahun 2025. Salah satu konsep yang diusung adalah One Stop Service, sebuah sistem terintegrasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses seluruh layanan haji dalam satu platform.
“Konsep One Stop Service ini merupakan arahan langsung dari Presiden RI. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pendaftaran hingga kepulangan jemaah, dapat dilakukan dengan praktis, transparan, dan terkoordinasi dengan baik,” ujar Dahnil.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyambut positif langkah BP Haji dalam mengimplementasikan konsep tersebut. Ia menegaskan dukungan penuh Kemenpan RB terhadap penguatan kelembagaan BP Haji, termasuk revisi Undang-Undang Haji yang sedang berproses.
“Sistem One Stop Service akan meningkatkan efisiensi pelayanan haji dan memastikan seluruh proses berada di bawah koordinasi yang jelas. Kami juga mendukung revisi regulasi untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia,” kata Rini Widyantini.
Sinergi antara BP Haji dan Kemenpan RB diharapkan dapat mempercepat penguatan kelembagaan BP Haji, sehingga mampu memberikan pelayanan haji yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan jemaah. Dengan langkah ini, penyelenggaraan haji di Indonesia diharapkan semakin optimal dan memberikan pengalaman ibadah yang lebih nyaman bagi seluruh jemaah.
