Luwuk.today, Jakarta – Lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) berpandangan, persoalan pengungsi Muslim Uighur harus turut diperjuangkan karena menyangkut masalah kemanusiaan. Sementara perjuangan kemanusiaan sifatnya ‘never ending’ alias tak akan pernah berakhir.
“Kita bersyukur karena Indonesia adalah negara humanis. Mau tidak mau Indonesia harus menjadi pelopor dunia dalam konteks kemanusiaan,” ungkap Senior Vice President Global Humanity and Philanthopy ACT-GIP, Syuhelmaidi Syukur, dalam diskusi tentang pelanggaran HAM terhadap Uighur yang digelar Forum Jurnalis Muslim (Forjim) di Jakarta, Jumat sore (20/12/2019).
Baca Juga: Peneliti Dorong Pemerintah RI Bentuk Tim Investigasi Independen Internasional ke Xinjiang
Perjuangan membela Uighur, lanjut Syuhel, selain membutuhkan keterlibatan berbagai pihak juga tidak boleh berhenti menyuarakannya.
Karena itu, Aksi Cepat Tanggap (ACT) akan terus terlibat dalam aksi kemanusiaan membantu Uighur. Ini sesuai dengan prinsip yang dipegang ACT, menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia.
“Padahal Uighur itu bukan lagi satu tetapi satu juta (yang ditahan). Kita layak terlibat secara kemanusiaan,” tegasnya.
Syuhelmeidi menambahkan, perjuangan membela Uighur juga masih challenging, butuh keterlibatan banyak pihak, termasuk Indonesia. Karena Indonesia negara besar dengan penduduk mayoritas Muslim dan dihormati. “Jadi kita tidak boleh berhenti memperjuangkan Uighur,” katanya.
ACT sendiri, ungkap Syuhel, belum pernah turun langsung ke Xinjiang karena tidak dapat akses untuk masuk ke sana. Saat ini ACT hanya memfokuskan diri membantu pengungsi Uighur yang tersebar di kamp-kamp di sejumlah negara.
Baca Juga: KH. Zaitun Rasmin: Muslim Uyghur Harus Dibela
“Kondisi pengungsi Uighur memang tidak separah seperti Rohingya. Tapi kebanyakan adalah anak yatim yang orang tuanya tidak diketahui orangnya. Entah hilang atau sudah mati, mereka butuh perhatian,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Syuhel juga menjawab tuduhan-tuduhan ngawur pihak luar terhadap ACT. Seperti dikaitkan dengan aktivitas terorisme.
“Hoaks. Isu itu mendompleng yang ada saja. Kita harus berhati-hati dan berbasis data. Isu itu hanya isapan jempol. Kami siap diskusi dengan siapapun yang membuat isu itu,” pungkasnya. []
