Anggaran Pembangunan SDN 1 Kamonji Menuai Protes, Ini Penjelasan DISDIKBUT Palu
Luwuk.today, Palu – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Ansyar Sutiadi angkat bicara mengenai anggaran pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) di SDN 1 Kamonji senilai Rp1, 091 miliar yang menuai protes Komisi A DPRD Kota Palu.
“Berdasarkan dokumen perencanaan yang dibuat konsultan perencanaan PT. Mitratama, empat RKB yang dibangun bertingkat di SD Negeri 1 Kamonji dengan nilai anggaran Rp1, 884 miliar,” katanya, Sabtu (28/12/19).
Pada tahun 2019, ia menyebut anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Palu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu tahun anggaran 2019 senilai Rp1, 297 miliar.
Kemudian proyek tersebut, lanjutnya dilelang secara terbuka oleh Unit Pelayanan Pegadaan (ULP) Kota Palu berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Disdikbud Palu.
“Ketika dilelang maka yang menang PT. Al Barokah dengan nilai Penawaran Rp1,091 miliar,”sebutnya.
Ia juga menyayangkan anggapan sejumlah pihak yang menilai nominal pembangunan RKB tersebut kemahalan sebab hanya melihat dengan kasat mata, tanpa terlebih dulu melihat dokumen perencanaan maupun Rincian Anggaran Biaya (RAB) pembangunan RKB bertingkat dua itu.
“Kami punya semua dokumen pendukung. Memang hitungan teknisnya, berdasarkan dokumen perencanannya, konstruksi dan strukturnya yang membuat nilai pembangunan RKB SD Negeri 1 Kamonji hingga seperti itu,”ucapnya.
Sebelumnya Tim Komisi A DPRD Kota Palu melakukan inspeksi mendadak ke SD Negeri 1 Kamonji, Jumat (20/12) setelah menerima aduan masyarakat mengenai ketidakwajaran biaya pembangunan RKB di SD tersebut.
Sejumlah anggota komisi yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Palu, Mutmainnah Korona dibuat geram setelah mengetahui dan mendengar laporan pihak sekolah dan sejumlah pekerja proyek di sana bahwa biaya pembangunan RKB di SDN yang berada di Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat tersebut menelan dana Rp1,091 miliar.
“Ini sangat tidak wajar dan masuk akal. Masa biaya pembangunannya sampai Rp1 miliar lebih Rp91 juta. Baru dananya diambil dari APBD Kota Palu tahun 2019,” katanya saat memberikan keterangan di ruang Komisi A DPRD Palu usai melakukan sidak di SDN 1 Kamonji.
Ditambah lagi, ia menyebutkan ruang kelas yang dibangun sejak sekitar tiga bulan lalu itu tidak memenuhi standar mitigasi bencana sehingga sangat membahayakan keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik di sana
“Biaya pembangunan huntap (hunian tetap) untuk pengungsi bencana Palu saja hanya Rp50 juta, “ujarnya.
sumber: antara
