Nasional

Alokasi Dana Desa (ADD) Tekan Kemiskinan di Sulawesi Tengah

Luwuk Today, Palu – Persentase tingkat kemiskinan di Sulawesi tengah, khususnya di desa dan kota per Maret 2019 menunjukkan penurunan yaitu 15,62 % dan 9,32 %.

Foto Wakil Bupati Banggai H. Mustar Labolo, pada kegiatan Rakor Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, pada Senin (9/12/2019), Foto : Humas Pemkab Banggai.
Wakil Bupati Banggai H. Mustar Labolo, pada kegiatan Rakor Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, pada Senin (9/12/2019), Foto : Humas Pemkab Banggai.

Data tersebut disampaikan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Dr. Ir. B. Elim Somba, M.Sc saat membuka Rakor Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tingkat Provinsi Sulteng Tahun 2019, pada Senin (9/12/2019), di kantor Bappeda.

Lanjut Beliau ada beberapa faktor penyebab penurunan dari posisi per September 2018 yaitu 15,41 % dan 9,50 %.

Misalnya kenaikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Sulteng ditengarai menurunkan kemiskinan.

“Untuk (ADD) Sulawesi Tengah pada tahun 2019 mencapai 1,57 Triliun Rupiah atau naik 14,49 persen,” tuturnya dibanding tahun 2018 lalu.

Adanya kebijakan penangguhan kredit oleh perbankan bagi debitur terdampak bencana juga berimbas menurunkan kemiskinan di perkotaan.

“Sehingga dana yang biasanya untuk membayar kredit digunakan konsumsi,” tambahnya.

Meski begitu, program pengentasan kemiskinan digaris bawahi asisten harus tetap difokuskan sebab masih tinggi yaitu sebesar 13,69 % atau di atas rerata nasional.

Olehnya program yang didesain tim, saran asisten harus sesuai dengan permasalahan, karakteristik dan sumber daya daerah masing-masing.

“Diperlukan efektivitas penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah yang dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan,” pungkasnya agar angka kemiskinan setiap tahun terus menurun.

Sesuai Permendagri No 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, ketua pada pemerintah daerah provinsi dijabat Wakil Gubernur sedang kabupaten oleh Wakil Bupati dan kota oleh wakil walikota.

Tapi dari 13 kabupaten/kota hanya delapan ketua yang hadir langsung, sedang wakil Gubernur diwakili Asisten Elim Somba. (Latoki/LuwukToday)

Baca Juga : Kejari Bersama Pemkab Banggai Bagi-bagi Stiker di Hari Anti Korupsi se- Dunia

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button