Luwuk.today, Jakarta – Wacana pemerintah yang bakal mencabut subsidi gas elpiji 3 Kilogram pada pertengahan 2020 dan diterapkan subsidi tertutup melalui mekanisme yang baru mendapat kritikan pedas dari berbagai elemen masyarakat.
Peneliti Indonesia Public Institut (IPI), Miartico Gea mengatakan, alasan pemerintah tersebut tidak masuk akal dan sangat mengada -ada.
“Skema seperti ini menurut saya tidak terukur cenderung mengada-ada, sebab tidak semua orang miskin menjadi penerima bantuan sosial (Bansos),” kata Mico dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/1/20).
Seperti diketahui, melalui kebijakan itu pemerintah berharap subsidi elpiji 3 Kg bisa lebih tepat sasaran kepada penerima manfaatnya yakni masyarakat miskin.
Berdasarkan survei Kementerian ESDM, rata-rata masyarakat miskin menggunakan 2-3 tabung gas Elpiji 3 Kg per bulannya. Dengan begitu, nantinya pembelian tabung keempat dan seterusnya oleh masyarakat miskin tidak lagi disubsidi.
Dijelaskan dia, wacana dalam penetapan penerima Bansos di desa-desa bisa saja tidak sesuai faktanya. Karena, kata Mico bisa saja penuh dengan manipulasi.
Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tidak sembarangan mengeluarkan kebijakan dengan skema yang justru dinilai publik hanya untuk memenuhi hasrat para mafia Migas. Dan meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan dan menolak rencana tersebut.
“Pemerintah jangan tunduk dan mengikuti hasrat atau nafsu para mafia gas untuk menindas rakyat atau memeras rakyat dengan cara dilegalkan, kami minta Presiden Joko Widodo untuk menolak rencana Kementrian ESDM tersebut,” pungkasnya.[latoki]
